Dekorasirumahjati.com – Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. “Negara hadir untuk memastikan akses tersebut tersedia secara adil, termasuk bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujarnya saat meninjau ruang kelas dan fasilitas asrama Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (1/5/2025).

Read More : Pantai Tabanan

Sinergi Antarinstansi

Dalam kunjungan itu, Diana menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, terutama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pengelola Sentra Mahatmiya. Menurutnya, kerja sama antar sektor menjadi kunci menghadirkan lingkungan pendidikan yang menyatu dengan fungsi rehabilitasi sosial. “Selain fungsi pendidikan, Sentra Mahatmiya juga berperan dalam bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial. Bentuknya kuratif, rehabilitatif, sekaligus promotif,” jelas Diana dalam siaran pers.

Baca juga: Pura Segara Kedungu Dibersihkan Massal, Wujud Cinta Budaya Dan Alam

Pendidikan Inklusif dan Pelatihan Keterampilan

Di Sentra Mahatmiya, pendidikan dijalankan lewat tiga pilar: fisik, mental, dan sosial. Sekolah ini juga memberi pelatihan keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjut. Fokusnya, agar penyandang disabilitas sensorik netra bisa mandiri dan aktif di masyarakat.

Kunjungan Diana bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan percepatan rehabilitasi sarana pendidikan. “Kami ingin menjamin lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif benar-benar hadir nyata. Tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tapi juga nilai dan pelayanan,” tegasnya.

Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya Jadi Proyek Percontohan

Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya dirancang sebagai proyek percontohan. Sasarannya anak-anak dari keluarga miskin, termasuk penyandang disabilitas netra. Sekolah ini setingkat SMP, dengan konsep asrama. Bukan hanya pendidikan, tapi juga ada layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, serta lingkungan belajar yang berkualitas.

Wamen Diana hadir bersama Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Essy Asiah dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali, Andreas Budi Wirawan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari pemantauan langsung terhadap keberlangsungan program pendidikan inklusif di Bali.